UU Pusat Finansial Internasional Disahkan: Peluang Investasi dan Risiko yang Perlu Diwaspadai

DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang pada Selasa (21/7/2026). Langk

ah ini membuka babak baru bagi lanskap investasi nasional — Indonesia kini punya payung hukum untuk bersaing dengan pusat keuangan regional seperti Singapura dan Hong Kong. Namun, para ekonom mengingatkan: ada risiko yang harus diantisipasi, terutama ketergantungan pada modal asing.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, menyebut bahwa masuknya dana asing memang bisa memperkuat pembiayaan investasi. Tapi ada sisi lain: dominasi investor asing membuat pasar keuangan domestik lebih rentan terhadap perubahan sentimen global. Ketergantungan pada modal asing dapat meningkatkan risiko pembalikan arus dana, volatilitas pasar, dan tekanan terhadap rupiah ketika sentimen global berubah, ujarnya dikutip dari Bisnis. Risiko ini semakin besar jika dana yang masuk bersifat jangka pendek dan spekulatif.

Agar manfaat PFII maksimal, Rizal menekankan beberapa hal: pertama, insentif harus diarahkan ke sektor produktif seperti manufaktur, infrastruktur, dan ekspor — bukan hanya sektor jasa keuangan. Kedua, pembangunan PFII harus paralel dengan reformasi iklim usaha: kepastian hukum, efisiensi logistik, dan kualitas tenaga kerja. Ketiga, perlu skema pembiayaan inklusif agar UMKM dan industri padat karya tidak tertinggal. Keberhasilan PFII tidak cukup diukur dari dana yang masuk, tapi dari dampaknya ke penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan ekspor.

Sumber: Bisnis.com

🔗 PercayaCuan — edukasi keuangan pribadi untuk pemula Indonesia.